BALI — Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengevaluasi penyusunan Buku Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Ubud, Bali ini, ditujukan untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga publik kepada masyarakat.
Untuk mendapatkan masukan akademik yang komprehensif, Setjen DPR RI menghadirkan pakar hukum terkemuka, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (FHIS Undiksha), Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., sebagai narasumber utama. Kehadiran beliau memberikan perspektif tepercaya dalam membedah konsep, struktur, dan akuntabilitas laporan kelembagaan negara.
Dalam perkembangannya, penyusunan Buku Laporan Kinerja DPR RI menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Setjen DPR RI berkomitmen untuk mengubah paradigma laporan, dari yang semula dominan berbasis aktivitas ( activity-based reporting ), bergerak menuju penyajian yang berorientasi pada capaian dan manfaat riil bagi masyarakat ( performance- and outcome-oriented reporting ).
FGD ini secara khusus diarahkan untuk menjawab empat kelompok permasalahan utama:
    • Konsepsi dan Fungsi Laporan: Menentukan pengguna utama serta menyelaraskan substansi, gaya bahasa, dan kedalaman informasi laporan.
    • Penggunaan Tema: Mengevaluasi urgensi dan relevansi tema agar benar-benar merepresentasikan dinamika dan capaian riil DPR RI, bukan sekadar menjadi slogan.
    • Standardisasi Sistematika: Merumuskan struktur baku yang seimbang antara konsistensi antartahun sidang dan fleksibilitas terhadap isu strategis yang dinamis.
    • Desain dan Strategi Komunikasi: Mengevaluasi visualisasi data, infografis, tata letak, serta menjajaki format digital interaktif agar laporan resmi ini lebih komunikatif dan mudah diakses oleh publik.
Melalui sumbangsih pemikiran dari Guru Besar FHIS Undiksha dan kerja keras Tim Penyusun, kegiatan yang didanai oleh DIPA Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen DPR RI TA 2026 ini diharapkan menghasilkan output konkret. Salah satunya adalah rancangan sistematika baku serta bahan Pedoman Penyusunan Buku Laporan Kinerja DPR RI yang akan menjadi acuan standar untuk tahun-tahun sidang berikutnya.